Pemanggilan Komnas HAM terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terkait penggusuran warga Muara Baru, Jakarta Utara, mendapat tanggapan Wagub Basuki Tjahaja Purnama. Ia menuding, pemanggilan yang dilakukan oleh Komnas HAM tak beralasan, dan bahkan tidak berdasarkan keadilan.

Pria yang akrab disapa Ahok itu, menegaskan normalisasi Waduk Pluit harus dilakukan karena dapat mengantisipasi terjadinya bencana banjir. "Kalau nanti saya kirim orang dari Belitung dudukin Monas, kalau diusir saya lapor ke Komnas HAM. Kan melanggar HAM. Boleh nggak?," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Menanggapi tuduhan Komnas HAM bahwa penggusuran warga bantaran Waduk Pluit sebagai pelanggaran HAM, dirinya tak peduli dan tetap melakukan penertiban. "Ya terserah, penertiban terus dilakukan," tegas Ahok.

Dirinya mengaku tidak memahami jalan berpikir Komnas HAM yang menilai penggusuran warga yang bermukim di bantaran Pluit, termasuk pelanggaran HAM. Padahal, menurutnya, tanah yang ditempati oleh warga merupakan lahan milik negara.

"Kalau melanggar HAM. Saya laporkan orang menyewakan tanah negara itu melanggar HAM? Semua HAM, HAM, HAM. Kalau kita tidak menyediakan rumah bagi mereka, betul melanggar HAM. Ini anda yang tidak mau pindah juga kok. Masa orang miskin punya atap kerangka baja ringan. Kita punya bukti semua loh. Jadi itu yang mau dibela?," jelasnya.

Terkait pemanggilan dirinya oleh Komnas HAM, Ahok menyatakan jika ia tidak akan ke Komnas HAM, karena dinilai Komnas HAM tidak mengerti keadilan. "Kalau Komnas HAM tidak mengerti keadilan, ngapain lapor ke dia, memenuhi panggilannya," tegasnya lagi.

Sebelum diberitakan, penggusuran warga yang bermukim di bantaran Waduk Pluit oleh Pemprov DKI mendapat kecaman Komnas HAM. Komnas HAM menilai sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI, Jokowi Ahok melanggar hak asasi manusia (HAM)